Operator Desa Pengelola DTKS Ikuti Bimtek Verval, Kadinsos Iis : Kita Ingin Hasilkan Data Kemiskinan yang Akurat

KABUPATEN CIREBON - Sebanyak 424 peserta mengikuti Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi Fasilitator Puskesos atau Operator Desa Pengelola DTKS yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon.

Acara yang berlangsung di Hotel Apita Cirebon pada Kamis (17-20 Maret 2022), diikuti peserta perwakilan dari 412 desa dan 12 kelurahan se-Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Resmikan Masjid At-Thohir, Presiden: Manfaatkan untuk Tingkatkan Wawasan Keislaman

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon, Dr. Iis Krisnandar mengatakan, para peserta nantinya akan turun di desa masing-masing untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) warga miskin. 

"Sebelum turun melakukan pendataan atau verval, mereka kita bekali dulu tentang kriteria kemiskinan. Materi teknis upload juga diberikan, input dan olah data. Para pemateri dalam bimtek ini langsung dari Kementerian Sosial, " jelasnya didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin di Dinsos, Gunarsa.

Baca juga: Kasus Edy Mulyadi, Apresiasi Polri KUDBB Berikan Karangan Bunga Ke Polda Kalteng

Di hadapan para peserta, kadinsos mengingatkan agar tugas mulia nanti dapat dijalankan secara serius, bekerja dengan benar dan dapatkan data yang valid.

Baca juga: Puan: Rayakan Imlek dengan Sukacita dan Rasa Kepercayaan RI Bisa Bangkit dari Pandemi

"Para peserta akan menjalankan tugas pengabdian yang luar biasa. Turun langsung ke lapangan dan lakukan verval warga miskin dengan benar. Usai melakukan pendataan, foto rumah warga yang didatangi serta laporkan titik koordinatnya. Sekali lagi, lakukan pendataan dengan sebaik-baiknya, " tandas Iis.

Data yang diperoleh operator desa, kemudian dibahas dengan RT, RW, petugas puskesos dan pihak pemerintahan desa. Hasil pendataan diumumkan secara terbuka di desa masing-masing.

Baca juga: Kapolres Metro Bekasi Kota Lakukan Pengawasan Bahan Pangan

Setelah itu, data dilaporkan ke Dinas Sosial yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi lagi. Data akhir kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial.

"Pengecekan dilakukan secara berjenjang, dengan harapan data yang dihasilkan pada akhirnya benar-benar valid. Kita harus menghasilkan data yang benar dan akurat, " pungkas kadinsos. (Subekti/Mn)

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih: Judi Online Berkedok Trading Harus Ditindak Tegas