DKUKMPP Rutin Monev Kebutuhan Pokok Masyarakat

KOTA CIREBON - Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebutuhan pokok rutin dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, drh. Maharani Dewi, menjelaskan pihaknya rutin melakukan monev terkait kebutuhan pokok di masyarakat. 

Baca juga: Ketua BPAN LAI Kalteng, Hellinawaty Diberhentikan Dari Divisi Penelitian

Selama ini ketersediaan bahan pokok mencukupi namun diakui masyarakat ada  yang mengeluh sulit mendapatkan minyak goreng. 

“Ketersediaan minyak goreng ada, ” tutur Maharani, Jumat (11/2/2022) usai sosialisasi penerapan PPKM level 3 kepada pelaku usaha di lantai 3 gedung Setda Kota Cirebon.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 dengan Persiapan Lebih Baik

Dijelaskan Maharani, pengelola mal dan swalayan memiliki teknik untuk mengeluarkan stok minyak goreng. Yaitu minyak goreng tidak dijual sekaligus, namun dikeluarkan bertahap. Ini dilakukan untuk menghindari panic buying. 

“Penjualan minyak goreng sebenarnya dibatasi hanya dua liter per orang. Hanya saja warga ada yang mengerahkan anggota keluarganya untuk membeli minyak goreng itu, ” tutur Maharani.

Baca juga: Bedi Budiman Ketua Komisi I DPRD Propinsi Jabar: Dengan TV Desa Bangun Kreativitas Khas Daerah, Ciptakan Kreasi Seni dan Kegiatan Kepemudaan

Operasi pasar minyak goreng, lanjut Maharani, juga akan dilakukan lagi. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ” tutur Maharani. 

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Bulog Cirebon untuk melakukan operasi pasar ini. 

Baca juga: Ridwan Kamil Resmikan Penataan Jalan Penghubung Jabar-Jateng

Namun mengingat Kota Cirebon masih menerapkan PPKM level 3, pola distribusi akan dilakukan melalui kelurahan atau kecamatan. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan.

Sementara itu, menyinggung masih adanya perbedaan harga minyak goreng di pasar tradisional, Maharani menjelaskan selama ini penjual di pasar tradisional membeli dengan sistem beli putus.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

“Mereka beli dari distributor, distributor ambil dari agen. Sistemnya beli putus, ” tutur Maharani. Jumlahnya juga tidak banyak, hanya satu hingga dua dus. 

Pedagang di pasar tradisional juga membeli dengan harga yang mahal sehingga mereka keberatan menjual sesuai dengan harga ketentuan pemerintah karena tidak tahu bagaimana cara mengklaim subsidinya.

Ini berbeda dengan pasar swalayan yang memang dikirim dalam jumlah besar dan mudah melakukan koordinasi dengan distributor yang mengirimkan minyak goreng kepada mereka. (AS)